Pemerintah Rusia meningkatkan pengawasan terhadap penambangan kripto dengan mengusulkan hukuman pidana yang lebih tegas. Kementerian Kehakiman Rusia berencana menambahkan pasal baru dalam KUHP yang menargetkan aktivitas penambangan ilegal dan penggunaan infrastruktur yang tidak terdaftar.
Rincian Aturan Baru
Rancangan undang-undang ini menekankan bahwa:
- Penambangan kripto tanpa izin resmi akan dianggap ilegal.
- Operasi penambangan yang tidak tercatat dan menghasilkan keuntungan tanpa pelaporan pajak dapat dikenai sanksi.
Sanksi yang Ditetapkan
- Kasus kecil: Denda hingga 1,5 juta rubel (~US$19.000), kerja paksa sampai 480 jam, atau maksimal 2 tahun kerja paksa.
- Kasus besar atau terorganisir: Denda hingga 2,5 juta rubel (~US$30.000), hukuman penjara sampai 5 tahun, atau kerja paksa hingga 5 tahun.
Alasan Regulasi
Meskipun Rusia telah melegalkan penambangan kripto sejak November 2024, kepatuhan masih rendah. Hanya sekitar 30% penambang yang terdaftar, sementara sebagian besar beroperasi di luar sistem pajak. Pemerintah ingin menekan:
- Kehilangan potensi pajak
- Beban listrik dan jaringan energi
- Operasi ilegal yang sulit diawasi
Tujuan Kebijakan
Regulasi ini bertujuan untuk:
- Mendorong transparansi dan kepatuhan pajak
- Mengurangi penambangan ilegal yang membebani energi
- Memastikan industri kripto beroperasi secara legal
- Menghindari penyalahgunaan infrastruktur besar
Waktu Berlaku
Draft undang-undang dipublikasikan akhir Desember 2025, dan rencananya akan diterapkan mulai pertengahan 2026. Sanksi pidana akan mulai diberlakukan pada 2027.
Kesimpulan
Rusia menunjukkan sikap tegas terhadap penambangan kripto ilegal. Selain menetapkan aturan untuk aktivitas legal, pemerintah juga menyiapkan hukuman yang berat bagi operasi yang menghindari pendaftaran dan pajak, memberi sinyal bahwa sektor kripto tidak bebas dari konsekuensi hukum.
About The Author
