Gelombang aksi unjuk rasa di wilayah Jabodetabek beberapa hari terakhir tidak hanya menimbulkan keresahan sosial, tetapi juga berimbas besar pada perekonomian nasional. Aktivitas masyarakat yang terganggu, terutama di sektor jasa, diperkirakan memicu kerugian hingga triliunan rupiah.
Menurut perhitungan Ekonom Nailul Huda dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), jika sektor jasa—yang menyumbang sekitar 45 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional senilai Rp 9.900 triliun per tahun—terhenti hingga 10 persen dalam tiga hari, maka potensi kerugian ekonomi bisa mencapai Rp 8–9 triliun.
Huda menekankan bahwa sektor jasa menjadi motor penggerak utama perekonomian. Ketika aktivitasnya tersendat akibat demonstrasi, dampaknya meluas ke berbagai lini, mulai dari transportasi, perdagangan ritel, pariwisata, hingga layanan perhotelan. Ia juga memperingatkan bahwa berlarut-larutnya situasi ini bisa memicu efek domino berupa penurunan daya beli, berkurangnya penerimaan pajak, hingga melemahnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha Indonesia.
Laporan serupa disampaikan oleh Merdeka.com, yang memperkuat proyeksi kerugian di kisaran Rp 8–9 triliun hanya dalam waktu tiga hari kerusuhan. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa sektor jasa merupakan yang paling terpukul, dengan penurunan drastis pada kegiatan konsumsi masyarakat. Banyak pusat perbelanjaan, restoran, dan moda transportasi mengalami penurunan pendapatan tajam akibat minimnya mobilitas warga.
Tak hanya itu, distribusi barang juga ikut terhambat, menambah tekanan pada rantai pasok dan menimbulkan biaya tambahan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM yang mengandalkan pasokan harian. Jika kondisi ini tidak segera dikendalikan, dikhawatirkan dampak ekonominya akan meluas dan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih serius.
Poin-Poin Penting
- Estimasi kerugian: Rp 8–9 triliun dalam tiga hari.
- Penyumbang terbesar: sektor jasa (45% PDB nasional).
- Dampak langsung: transportasi, ritel, pariwisata, perhotelan, dan distribusi barang.
- Risiko lanjutan: daya beli turun, penerimaan pajak melemah, kepercayaan investor terganggu.